IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASI BAGI INDONESIA
- Authors
-
-
Yuandra Dipati Rahman
Universitas Gadjah MadaAuthor
-
- Keywords:
- Common Heritage of Mankind, Hukum Laut Internasional, UNCLOS, Indonesia, Area
- Abstract
-
Prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Laut Internasional yang menekankan bahwa wilayah tertentu di laut, khususnya Area (dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional), adalah warisan bersama seluruh umat manusia. Prinsip ini diatur secara resmi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menetapkan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di Area harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia, dengan pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab oleh Otoritas Dasar Laut Internasional. Implementasi prinsip ini memiliki implikasi strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut yang signifikan dan kepentingan geopolitik maupun ekonomi di kawasan maritim global. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa kepentingan negara berkembang seperti Indonesia tetap terwakili secara adil dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya laut global. Selain itu, implementasi prinsip CHM menuntut sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka hukum internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam forum maritim dunia. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip CHM dan menyajikan relevansi serta dampaknya terhadap kedaulatan, kebijakan luar negeri, dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reza Ode Kirasa, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni, ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN NORMA BARU PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG - UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Risky Rian Perdana, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERANG YANG MENGARAH KE GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ismi Ajeng Fajriyah, Lailatul Riskiyeh, Khoirul Mufid, Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Michael Hansyah, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MENURUT HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OJK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ikma Mardayanti, Alfiyah Nur Anisah, Kusyati Simare Mare, MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI INDONESIA (Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syalwa Aprilia, Wardah Khairunnisa, Widya Karlina, Tri Utari, GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indra Pradita, Hendra Hadi Purna Irawan, Hasby Ash Shiddiqi, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM: MENGHADAPI TEKANAN POLITIK DAN KRISIS INTEGRITAS PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.