EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA

• Salwa Rahmah Asysyifa Prasad

  Universitas Bung Karno, Jakarta

  Author

Fiduciary security is a form of collateral that provides legal protection to creditors for debts granted to debtors, particularly in financing transactions. This paper comprehensively examines the legal framework of fiduciary security in Indonesia under Law Number 42 of 1999, the effectiveness of fiduciary registration, and the impact of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the execution mechanism of fiduciary objects. Fiduciary registration grants binding legal force against third parties through the principle of publicity, and ensures preferential rights and direct execution authority for creditors. However, if not registered, creditors lose these rights and face legal and economic risks. The Constitutional Court's decision has limited the creditor’s unilateral execution rights, requiring judicial process if the debtor denies default. The evaluation shows that legal protection for creditors highly depends on compliance with registration procedures and consistent implementation of relevant regulations.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur, terutama dalam transaksi pembiayaan. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, efektivitas pendaftaran jaminan fidusia, serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi objek fidusia. Pendaftaran fidusia memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga melalui asas publisitas, memberikan hak preferen dan hak eksekusi langsung kepada kreditur. Namun, jika tidak didaftarkan, kreditur kehilangan hak tersebut dan berisiko mengalami kerugian hukum dan ekonomi. Putusan MK telah mengubah hak eksekusi sepihak menjadi lebih terbatas, sehingga kreditur harus melalui proses pengadilan jika debitur tidak mengakui wanprestasi. Evaluasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap mekanisme pendaftaran serta konsistensi dalam penerapan peraturan.

• pdf