PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH YANG BERADA DI BAWAH TANAH MILIK ORANG LAIN (STUDI PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT BALI OLEH PEMERINTAH PROVINSI BALI)
- Authors
-
-
Rivaldo Pradana Mukti
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor -
Sulistio Adiwinarto
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- Pemanfaatan ruang bawah tanah, hak atas tanah, pembangunan LRT, kepentingan umum, Undang-Undang Agraria, Bali
- Abstract
-
Pemanfaatan ruang bawah tanah yang terletak di bawah tanah milik orang lain menjadi isu penting dalam konteks pembangunan infrastruktur publik. Studi ini mengkaji aspek hukum penggunaan ruang bawah tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, konflik kepentingan, serta mekanisme penyelesaian yang ada sesuai dengan Undang-Undang Agraria (UUPA). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif digunakan dalam menganalisis dokumen hukum, regulasi, dan studi kasus pembangunan LRT di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang bawah tanah harus mengacu pada prinsip kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA, termasuk pemberian ganti rugi yang layak bagi pemilik tanah. Selain itu, keterlibatan pemerintah sebagai subjek Hak Pengelolaan sangat penting dalam pengaturan pemanfaatan ruang bawah tanah ini guna menunjang pembangunan infrastruktur strategis.
- Downloads
- Published
- 2025-08-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Richard Manuel Napitupulu, PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KETERBUKAAN INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rifai Rifai, Suman Maruli Tua Manihuruk, Savana Maulia, Ahmad Zaini, Devianty Milania Tannavaro, Masayu Kyla Azaria, Cindy Maulitha, Pricila Intan Purnama, EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Alifia Aziz Rosadi, PERLINDUNGAN MEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERDAGANGAN DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Alifia Aziz Rosadi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Enggarekso Diar Triaji, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Luthfia Choiru Nisa’, Arief Suryono, IMPLIKASI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Studi Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ajda Afifah Nuriadin , Dewi Andriani , Intan Putri Ekasari , Marta Paulina Agus Candra , Virnanda Angelika Aguelline , UPAYA HUKUM BANK DALAM MENGHADAPI DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagas Arya Jatmika, Etty Mulyati, Agus Suwandono, PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahiratun Nisa’ M.A, Rahmatul Hidayati, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM HUBUNGAN REMAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Afifah, Mutiara Deja Saputri, Nabila Zahra Okta Dwiwani, Iskandar Iskandar, Sonia Ivana Barus, PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SANKSI DISIPLIN ASN DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN NASIONAL PASCA UU NO. 20 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.