PROSEDUR DAN STANDAR PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Azahra Widiadhari Yondri
Universitas BengkuluAuthor -
Keysa Ananta Aulia
Universitas BengkuluAuthor -
Levia Rosiyana
Universitas BengkuluAuthor -
Fourika Gamelia Lubis
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sary
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Mahkamah Konstitusi, Standar Pembuktian, Sengketa Pemilu, Bukti Elektronik, Hukum Acara
- Abstract
-
Artikel ini mengulas secara mendalam konsep dan penerapan standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Dengan merujuk kepada literatur terkini dan beragam sumber dari berbagai penerbit dan jurnal selama delapan tahun terakhir, artikel ini mengupas latar belakang hukum, masalah yang muncul dalam praktik pembuktian, serta dampak penerapan standar tersebut terhadap keadilan dan legitimasi proses pemilu. Pembahasan disertai dengan analisis kasus yang menunjukkan bagaimana MK membentuk aturan tak tertulis dalam pembuktian serta mempertimbangkan bukti elektronik di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan-putusan MK, wawancara dengan praktisi hukum, serta dokumentasi proses persidangan. Studi literatur digunakan untuk memahami landasan teoritis standar pembuktian dan perkembangannya dalam konteks hukum pemilu. Analisis terhadap sejumlah putusan MK dilakukan untuk mengidentifikasi pola penerapan standar pembuktian, termasuk penerimaan terhadap bukti elektronik. Wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum memberikan perspektif empiris atas praktik pembuktian di persidangan MK, sedangkan dokumentasi dan observasi terhadap proses pembuktian memberikan gambaran praktis tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran standar pembuktian dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu di Indonesia.
- References
-
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Siahaan, R. (2019). Hukum Pemilu di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Prasetyo, A. (2021). Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
Rahardjo, S. (2018). Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu. Bandung: Penerbit Alumni.
Hidayat, R. (2022). Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu. Jakarta: Penerbit Kompas.
Setiawan, B. (2020). Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian. Surabaya: Penerbit Airlangga.
Nasution, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian di Indonesia. Medan: Penerbit USU Press.
Lestari, D. (2021). Transparansi dalam Proses Pemilu. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Santoso, E. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu. Semarang: Penerbit Diponegoro.
Wibowo, J. (2018). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
Kurniawan, F. (2022). Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Prabowo, H. (2021). Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Salemba.
Jurnal
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Standar Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 2.
Jurnal Konstitusi. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemilu". Vol. 16, No. 1.
Jurnal Ilmu Hukum. (2021). "Bukti Elektronik dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 12, No. 3.
Jurnal Politik dan Hukum. (2022). "Keadilan dalam Proses Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 8, No. 4.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2018). "Tantangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. (2021). "Analisis Pembuktian dalam Kasus Pemilu". Vol. 9, No. 2.
Jurnal Administrasi Publik. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilu". Vol. 14, No. 3.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum". Vol. 11, No. 2.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi. (2022). "Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 7, No. 1.
Jurnal Hukum dan Teknologi. (2021). "Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian". Vol. 5, No. 3.
Jurnal Hukum dan Peradilan. (2020). "Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 13, No. 4.
Jurnal Hukum dan Reformasi. (2018). "Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia". Vol. 6, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan. (2021). "Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 10, No. 2.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2019). "Proses Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 2.
Jurnal Hukum dan Politik. (2022). "Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu". Vol. 8, No. 3.
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 1.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Transparansi dalam Proses Pemilu". Vol. 11, No. 1.
- Downloads
- Published
- 2025-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Voni Helen Sihotang, Wira Francisca, Gatut Hendro Tri Widodo, TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 295 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ester Joytry Ritiau, Baidhowi Baidhowi, DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Brigita Sandyandika Warsokusumo, PELAKSANAAN PRINSIP UNA VIA DALAM UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN INVESTOR: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA DAN MALAYSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ellie Andini, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PROBLEMATIKA KEDAULATAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENOLAKAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazilla Zetira Mawar Dini, KEWENANGAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN ZAT-ZAT BERBAHAYA ATAU RACUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tri Sentosa, Dadang Suprijatna, Rizal Syamsul Ma’arif, HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN JAKSA DALAM PENUNTUTAN UMUM DENGAN KETENTUAN KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Ashilah Danty Dhanara, Wendy Budiarti Rahkmi, KONFLIK WILAYAH INDIA-PAKISTAN DI KASHMIR: DIMENSI SEJARAH, GEOPOLITIK, DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Irwan Triadi , PERAN POLISI MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dian Putri Lestari, Herawan Sauni, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PEMILIK TANAH : DINAMIKA UUPA DAN UU CIPTA KERJA DALAM KONTEKS AGRARIA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.