ANALISIS HUKUM KEPEGAWAIAN TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TPP ASN DAN DAMPAKNYA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta implikasinya terhadap kesejahteraan pegawai dan efektivitas kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap kebijakan terkait mekanisme pembayaran TPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran TPP disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proses administrasi yang panjang, serta kendala teknis dalam sistem pencairan dana. Keterlambatan ini berdampak pada menurunnya motivasi dan kinerja ASN, serta menghambat pelayanan publik yang optimal. Sebagai saran, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam memastikan kelancaran pembayaran TPP, seperti penyederhanaan prosedur administrasi, perbaikan sistem penganggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran TPP bagi ASN.