PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Sampel yang digunakan adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode sampling jenuh sehingga diperoleh 105 sampel. Teknik analisis data yaitu Analisis Regresi Berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, serta Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Abdullah, A., Asmawanti, D., & Febriansyah. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu, 3(1), 41-67
Almas, A. B. (2022). Pengaruh Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal Tahun 2021). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Azhari, F. R. (2017). Analisis tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. (Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bandun).
Mahardika, E. P., & Fauzan, F. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 407-416. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.746
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Mbipi, D. S., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Accounting and Financial Review, 3(2), 152-158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503
Mustofa, U. A., & Sari, N. P. (2020). Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 dalam Ekonomi Islam. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 51-70. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.2007
Nindita, N. L., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Journal Accounting and Finance, 2(1), 12-19. https//journal.telkomuniversity.ac.id/jaf
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129 Halaman. Jakarta, 7 Oktober 2019; diundangkan 8 Oktober 2019. (Dicabut oleh PMK No.67/PMK.07/2024). (peraturan.bpk.go.id
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165. Jakarta, 22 Oktober 2010. (peraturan.bpk.go.id)
Pratiwi, R. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2018-2022). Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. (peraturan.go.id)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049. (peraturan.bpk.go.id)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438
Verawaty, V., Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Journal Management, Business, and Accounting, 16(1), 1-10.