ANALISIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MATARAM 2025–2029: PERSPEKTIF PARTISIPATIF DAN TANTANGAN PERKOTAAN
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dokumen RPJMD Kota Mataram 2025–2029 dengan fokus pada pendekatan partisipatif dan tantangan perkotaan yang dihadapi dalam implementasinya. Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis, namun juga dibayangi berbagai persoalan seperti urbanisasi cepat, ketimpangan tata ruang, serta keterbatasan layanan publik dasar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dengan Bappeda serta telaah dokumen resmi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RPJMD telah mengusung visi inklusif melalui prinsip “Mataram HARUM” dan memadukan pendekatan top-down, bottom-up, serta partisipatif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala—baik dari sisi kapasitas kelembagaan, partisipasi publik yang belum merata, maupun keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, integrasi spasial, serta perencanaan berbasis data dan partisipasi substantif menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan Kota Mataram secara adil dan berkelanjutan.
This study aims to analyze the 2025–2029 RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan) of Mataram City, focusing on the participatory planning approach and the urban challenges encountered during its implementation. As the capital of West Nusa Tenggara Province, Mataram holds a strategic position but faces various issues such as rapid urbanization, spatial inequality, and limited access to basic public services. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews with Bappeda and analysis of official planning documents. The findings reveal that although the RPJMD promotes an inclusive vision through the “Mataram HARUM” principle and integrates top-down, bottom-up, and participatory approaches, its implementation remains constrained by institutional capacity, uneven public participation, and environmental sustainability concerns. Strengthening governance, improving spatial integration, and fostering data-driven and substantive citizen participation are therefore essential to achieving equitable and sustainable urban development.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.