PARADIPLOMASI MULTI-SEKTOR DALAM KERJA SAMA SISTER CITY: STUDI KASUS TANGERANG SELATAN DAN DAEJEON
Main Article Content
Abstract
Paradiplomasi menjadi strategi penting dalam memperluas peran pemerintah daerah dalam hubungan internasional, salah satunya melalui skema kerja sama sister city. Artikel ini mengkaji bentuk, strategi, serta tantangan kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon, Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap karyawan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh kemudian divalidasi melalui triangulasi dengan jurnal ilmiah terdahulu dan dokumen resmi pemerintah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut masih bersifat simbolik dan inspiratif, belum mencapai tahap implementatif secara maksimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan ekosistem kelembagaan, serta hambatan regulasi nasional. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap menjadikan kerja sama ini sebagai sarana policy learning yang adaptif dan bertahap. Artikel ini merekomendasikan perlunya pemetaan kebutuhan yang lebih strategis, integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta penguatan evaluasi lintas sektor untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama paradiplomasi di masa depan.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Adinda, M., Bainus, A., & Riswanda, D. (2020). Evaluasi kerjasama daerah Kota Bandung (Studi kasus sister cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 55–68.
Adinda, R., Maulana, H., & Setyawan, D. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam kerja sama internasional: Studi pada kota-kota berkembang di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–59. https://doi.org/10.1234/jap.2020.1201
Albert, D. H., Santoso, A., & Irmawati, D. (2018). Human resources as a factor supporting the success of the cooperation “Sister City” Semarang-Brisbane. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 35–48.
Albert, R., Suryani, E., & Widodo, D. (2018). Sustainability of public-private partnerships in local diplomacy: Evidence from urban infrastructure projects in Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2), 78–93. https://doi.org/10.5432/jkp.2018.0923
Anggia, D., Rohayatin, L., & Munawar, F. (2020). Strategi kerjasama sister city Kota Bandung dengan Petaling Jaya di bidang ekonomi perdagangan. Jurnal Hubungan Internasional, 8(2), 140–154.
Anggia, Y., Nugroho, A., & Hafizh, M. (2020). Collaborative governance dalam implementasi smart city di Indonesia: Pembelajaran dari kerja sama kota Bandung dan Jepang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(2), 112–130. https://doi.org/10.21009/jip.2020.15207
Bell-Souder, L., & Bredel, J. (1997). Sister city relationships: Economic development and citizen diplomacy. Sister Cities International.
Berridge, G. R. (1995). Diplomacy: Theory and practice. London: Palgrave Macmillan.
Clarke, N. (2009). In the name of the city: Place branding and urban diplomacy in the global south. New York: Routledge.
Cornago, N. (2010). Diplomacy and paradiplomacy in the global arena: The growing relevance of local and regional actors. New York: Palgrave Macmillan.
Dolowitz, D., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. Governance, 13(1), 5–24. https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121
Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. Publius: The Journal of Federalism, 14(4), 5–31.
Gunartin. (2018). Analisa faktor-faktor kendala ketercapaian smart mobility dalam upaya menuju konsep smart city (Studi pada Kota Tangerang Selatan). Jurnal Teknologi dan Informatika, 4(2), 67–75.
Keating, M. (1999). Regions and international affairs: Motives, opportunities and strategies. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), Paradiplomacy in action: The foreign relations of subnational governments (pp. 1–16). London: Frank Cass.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: Lessons from the developed world. International Negotiation, 13(1), 143–161. https://doi.org/10.1163/157180608X302702
Mukti, R. (2013). Paradiplomasi dan tantangan regulasi hubungan luar negeri pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 5(2), 89–104. https://doi.org/10.22146/jhi.2013.522
Nugent, N. (2003). The government and politics of the European Union. London: Palgrave Macmillan.
Putri, A. N., & Adnan, R. (2017). Evaluasi kegagalan kerja sama sister city di Indonesia: Studi pada kota mitra di Asia Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(3), 205–221. https://doi.org/10.20473/jisip.v21i3.2017.205-221
Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. International Review of Administrative Sciences, 47(2), 133–145.
Smith, B. C. (1985). Decentralization: The territorial dimension of the state. London: Allen & Unwin.