ANALISIS PENGATURAN DAN PRAKTIK PERMOHONAN PAILIT DIAJUKAN OLEH KEJAKSAAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DITINJAU MENGGUNAKAN TEORI TUJUAN HUKUM MENURUT GUSTAV RADBRUCH
- Authors
-
-
Alvin Ali Himawan
Universitas PadjadjaranAuthor -
Elisatris Gultom
Universitas PadjadjaranAuthor -
Sudarjat
Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Kejaksaan, Permohonan pailit, Kepentingan umum, gustav radbruch, Tujuan hukum
- Abstract
-
Permohonan pailit oleh Kejaksaan merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melindungi kepentingan umum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan praktik permohonan pailit oleh Kejaksaan di Indonesia, serta mengevaluasinya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan Doktrinal, artikel ini menyoroti bagaimana keseimbangan antara kepentingan publik dan prinsip keadilan prosedural dijaga dalam praktik peradilan niaga. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Kejaksaan dalam perkara pailit masih menghadapi tantangan, khususnya dalam pembuktian “kepentingan umum” yang bersifat abstrak. Teori Radbruch membantu menilai sejauh mana pengaturan hukum positif telah memenuhi nilai-nilai dasar hukum dalam praktik tersebut.
- Downloads
- Published
- 2025-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rosdiana Maharani, Elisatris Gultom, Sudaryat, EFEKTIVITAS REGULASI HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Risma Elvariani, Cekli Setya Pratiwi, KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM:MENGURAI PELANGGARAN HAM BERAT PADA PERISTIWA PANIAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Johan Amanda Maliku, Taun Taun, ANTARA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN : KESENJANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA DISINFORMASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi Julica Sari, Lili Sintia, Ridho Kurniawan, Edra Satmaidi, Wulandari, Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditya Maulana Akbar, Endeh Suhartini, Nurwati Nurwati, ANALISIS HUKUM ASESMEN TINGKAT RISIKO PENEMPATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR (LEGAL ANALYSIS OF RISK LEVEL ASSESSMENT OF PRISONER PLACEMENT IN CLASS IIA BOGOR PENITENTIARY) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Isnaini Widyastuti, JURISPRUDENCE CASE STUDY THAT GRANTED IWAN RUBIANTO'S REQUEST TO CHANGE HIS GENDER STATUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fikri Haikal, Henny Nuraeny, J. Jopie Gilalo, KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lasma Nainggolan, Torkis Lumban Tobing, Selvia Oktaviana, SYARAT DAN PROSEDUR SERTA AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SESEORANG(Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deana Sekar Malinda, STUDI KASUS FORENSIK TERKAIT PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 603/Pid.Sus/2024/PN.Cibinong) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anugra Agustian Ekaputra, Annisa Abdya Pramesti, Azella Trianjeli, Ruben Soaduon Sitompul, Pipi Susanti, PARADOKS KEDAULATAN MARITIM INDONESIA DI LAUT NATUNA: KRITIK TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DALAM MENGHADAPI EKSPANSIONISME REGIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Pentana Seniwati, Erzavin Daveri, Gezika Amelia, Iskandar, Sonia Ivana Barus, ANALISIS KETIDAKSESUAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ASN TERHADAP PENUNDAAN CPNS DAN PPPK BERDASARKAN AUPB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.