ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA REVENGE PORN

• Annisa Isnaini Syafa’a

  Universitas Islam Malang

  Author

• Rahmatul Hidayati

  Universitas Islam Malang

  Author

This article discusses the criminal liability of children as perpetrators of revenge porn within the Indonesian legal system. The advancement of technology has led to the emergence of various criminal acts, one of which is revenge porn. Revenge porn refers to the distribution of someone’s intimate content without consent as an act of retaliation, which now also involves minors as perpetrators. This study uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The purpose of this research is to identify the elements of criminal acts that can be applied to children, the characteristics of children in criminal law, and the implementation of diversion mechanisms and restorative justice in legal proceedings. The results show that children proven to have committed revenge porn can be held criminally responsible, as long as the elements of wrongdoing and legal accountability are fulfilled. However, their legal treatment must differ from that of adults, considering children’s psychological and social limitations.

Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku Revenge Porn dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan teknologi membuat munculnya banyak tindak pidana, salah satunya Revenge Porn. Revenge Porn merupakan tindakan menyebarluaskan konten intim seseorang tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam, yang kini juga melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Tujuan penulisan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada anak, karakteristik anak dalam hukum pidana, serta penerapan mekanisme diversi dan pendekatan restoratif dalam proses hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terbukti melakukan Revenge Porn dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, selama terpenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Namun, penanganan hukumnya harus berbeda dari orang dewasa, mengingat keterbatasan psikologis dan sosial anak.

• pdf