ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA
- Authors
-
-
Jodie Firmansyah Nur
Universitas Bandar LampungAuthor -
Luthan Ramadhanta Kholani
Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Farhan Aly
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pejabat Negara, Hukum Pidana, Keadilan
- Abstract
-
Tindak pidana korupsi oleh pejabat negara merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam integritas pemerintahan, supremasi hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus konkret. Berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum, ditemukan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah menetapkan ketentuan yang tegas, namun implementasinya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi pejabat negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam tindak pidana korupsi serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
- References
-
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia,
2025.
Hasan, Zainudin. Bantuan Hukum. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
Irawan, D., & Suryani, R. (2018). Studi Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Penerapan U- Turn pada Jalan Perkotaan. Jurnal Teknik Transportasi, 21(1), 72-84.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
Frans Hendra Winarta. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
Yulianto, A. (2019). Korupsi Politik di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Downloads
- Published
- 2025-08-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestarika, Wefy Efticha Sary, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM KASUS EKPLOITASI MAHASISWA INDONESIA DALAM PROGRAM MAGANG FERIENJOB DI JERMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsa Arsilia, Tajul Arifin, RELEVANSI PASAL 311 KUHP DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2766 TENTANG TUDUHAN ZINA TANPA BUKTI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reinaldi Hutabarat, Henny Nuraeny, MEKANISME GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANAPENIPUAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Achmad Syarif, Fakhri Mujahidi, Muhammad Valentino Lisoni Putra, Ardhika Tiyo Saputra, Alsyad Dedin Ryan Syahputra, Arief Budiono, ETIKA KEPEGAWAIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS: IMPLIKASI TERHADAP INTEGRITAS KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ismail Sulihin, Dwi Putri Septya Nur Fadillah, Suryaningsih, SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adithya F. Dhaneswara, Muhamad Rafli, Muhammad Wahyu Harmiko, Wahyu Abi Dwi Putra, PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT JAMBAR TERHADAP PERBUATAN PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI DESA NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yusran Yusran, Suryaningsi Suryaningsi, SIMBOL KEKERASAN DALAM: TEROR KEPALA BABI DAN RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS DAN KETERKAITANNYA DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MASA KINI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dian Juniawan Heryanto, Yadi Mulyadi, Dr. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H, UPAYA MELINDUNGI DAN MEMAHAMI HAK KORBAN DAN SAKSI MELALUI PERAN SERTA LPSK TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS PEMERKOSAAN PADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aura Nasya Madhani Harahap, Nasywa Dhiya Putri Andriani, Restu Juliana Helen, Muthia Sakti, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PENGGUSURAN PAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maherys Chan Gusvino, ANALISISYURIDISTERHADAPPENYALAHGUNAANNARKOTIKA OLEHPRAJURITTNIDALAMPERSPEKTIFUNDANG-UNDANG NOMOR3TAHUN2025TENTANGPERUBAHANATAS UNDANG-UNDANGNOMOR34TAHUN2004TENTANGTENTARA NASIONALINDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.