IMPLIKASI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Studi Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering)
- Authors
-
-
Luthfia Choiru Nisa’
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Arief Suryono
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Perusahaan, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham
- Abstract
-
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan elemen kunci dalam struktur pengelolaan PT dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. RUPS mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal penting seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan atau pemisahan perusahaan, dan pembubaran PT. Kewenangan ini menjadikan RUPS sebagai forum utama bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kelalaian dalam melaksanakan RUPS adalah hal yang mungkin terjadi, seperti pada kasus PT. Kalimantan Soil Engineering. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis implikasi yuridis yang timbul akibat tidak terselenggaranya RUPS. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sanksi administratif dan perdata yang timbul, namun celah yang terbuka karena UUPT sendiri belum mengatur secara spesifik mengenai sanksi atas lalainya penyelenggaraan RUPS menjadi aspek utama. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat segera melakukan revisi UUPT atau menerbitkan regulasi tambahan yang menutup celah tersebut.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-06-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Safira Destriani Safira Destriani, Arief Suryono, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PROMOTOR DALAM PROSES PENGEMBALIAN DANA DARI PEMBATALAN KONSER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Azahra Widiadhari Yondri, Keysa Ananta Aulia, Levia Rosiyana, Fourika Gamelia Lubis, Wevy Efticha Sary, PROSEDUR DAN STANDAR PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Arya, Yuni Oktaviarani, Nabilla Syafira, Fitri Yani, Alya Artika Sari, KONSEP DAN PRAKTIK ETIKA BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ikma Mardayanti, Alfiyah Nur Anisah, Kusyati Simare Mare, MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI INDONESIA (Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mohammad Sirodjat Tamimi, Ahmad Faruq, HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KESETARAAN GENDER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfindo Andry Saputra, Pentana Seniwati, Alya Ramhadella, Conny Fzeyn Ananda, Pipi Susanti, REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nauva Amanda, Vina Verensia Liandi, Muhammad Rizky Fajar, Alfa Immanuel Sede, Atik Winanti, DIRECT LICENSING SEBAGAI MEKANISME ALTERNATIF DALAM PEMBAYARAN ROYALTI KARYA CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rivaldo Pradana Mukti, Sulistio Adiwinarto, PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH YANG BERADA DI BAWAH TANAH MILIK ORANG LAIN (STUDI PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT BALI OLEH PEMERINTAH PROVINSI BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gustiawan Akbar Pranata, Nurwati Nurwati, Dadang Suprijatna, PENANGANAN PEMBERITAAN BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH HUMAS POLRESTA BOGOR KOTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meilivia Nurfadilla, Maya agustiningsih, Maulidia , Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023: Antara Konstitusionalitas dan Kepentingan Politik Pemilu 2024" , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.