PENERAPAN PERSONA NON GRATA DALAM KRISIS DIPLOMATIK KANADA-INDIA 2023: ANALISIS HUKUM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

Main Article Content

Maulana Jordan Al Fadhil
Naurah Qanitah Dzakirah
Adibio Ramadinov
Ema Septaria
M. Ilham Adepio

Abstract

Krisis diplomatik antara Kanada dan India pada tahun 2023 memunculkan kembali urgensi analisis terhadap mekanisme persona non grata dalam hukum diplomatik internasional. Tuduhan pemerintah Kanada terkait keterlibatan agen India dalam pembunuhan aktivis Sikh di wilayah Kanada memicu aksi saling mengusir diplomat, yang dilakukan berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Artikel ini menganalisis legalitas tindakan tersebut serta relevansi Pasal 41 dan 43 dalam konteks konflik ini. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun tindakan kedua negara sah secara hukum, terdapat indikasi kuat bahwa faktor politis turut mempengaruhi penerapannya. Artikel ini menyoroti bahwa norma hukum diplomatik seringkali dijalankan secara fleksibel dalam situasi geopolitik yang memanas.

Article Details

Section

Articles

Author Biographies

Maulana Jordan Al Fadhil, Universitas Bengkulu

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Naurah Qanitah Dzakirah, Universitas Bengkulu

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Adibio Ramadinov, Universitas Bengkulu

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Ema Septaria, Universitas Bengkulu

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

M. Ilham Adepio, Universitas Bengkulu

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

How to Cite

PENERAPAN PERSONA NON GRATA DALAM KRISIS DIPLOMATIK KANADA-INDIA 2023: ANALISIS HUKUM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961. (2025). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 12(10), 41-50. https://doi.org/10.6679/t8jrb794

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.