Peran Lembaga Adat dalam Pilkada Bali: Perspektif Teori Institusionalisme Historis dan Otonomi Daerah

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Lembaga Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bali dari perspektif Teori Institusionalisme Historis dan Otonomi Daerah. Transformasi politik Indonesia pasca-1998, dengan agenda desentralisasi dan implementasi Otonomi Daerah menjadi critical juncture yang membuka ruang bagi Lembaga Adat untuk menegaskan kembali relevansinya. Proses Pilkada di Bali berinteraksi dengan Desa Adat sebagai institusi sentral yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ritual keagamaan, tetapi juga entitas sosial, ekonomi, dan politik. Dari kacamata Institusionalisme Historis, pengaruh Lembaga Adat Bali merupakan hasil dari path dependence yang panjang; dari republik kecil pra-kolonial, upaya kooptasi di era kolonial, hingga marginalisasi di bawah Orde Baru yang justru memicu resistensi dan revitalisasi pasca-Reformasi.  Otonomi Daerah, khususnya melalui Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019, semakin memperkuat Desa Adat dengan pengakuan sebagai subjek hukum dan alokasi anggaran, serta mengembalikan sistem musyawarah mufakat untuk pemilihan bendesa. Dalam Pilkada, Lembaga Adat memobilisasi pemilih dan memengaruhi dukungan kandidat melalui pemimpin adat (prajuru adat) dan forum komunal, bertindak sebagai mesin politik informal yang efektif.  Tokoh adat seperti Bendesa, Pecalang, dan Majelis Desa Adat (MDA) memiliki peran formal dan informal yang diakui dalam menjaga keamanan Pilkada.  Namun, studi kasus kesepekang menunjukkan potensi konflik antara sanksi adat dengan hak konstitusional, di mana negara dapat melakukan intervensi untuk menjamin hak pilih, menandakan batasan otonomi adat dalam bingkai hukum negara.  Dengan demikian, Pilkada di Bali mencerminkan dinamika kompleks antara institusi modern dan tradisional yang saling bernegosiasi dan beradaptasi.