Dinamika Legislasi Lokal: Peran, Fungsi, dan Tantangan DPRD Provinsi Bali Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Provinsi Bali berhasil mengelola kompleksitas geografis dan administrasi melalui satu kota dan delapan kabupaten. Peraturan Daerah (PERDA) adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. DPRD Provinsi Bali berperan krusial sebagai representasi warga dalam pembentukan PERDA dan pengawasan pemerintahan daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Analisis peraturan perundang-undangan penting untuk memahami dinamika kerja DPRD dan memastikan legislasi sesuai kepentingan masyarakat. Penelitian literatur sepuluh tahun terakhir menunjukkan peran utama DPRD dalam pembentukan PERDA melalui tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD aktif merancang peraturan, termasuk respons terhadap pandemi COVID-19. Efektivitas DPRD dipengaruhi partisipasi masyarakat, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan kualitas sumber daya manusia. Rekomendasi peningkatan efektivitas meliputi penguatan partisipasi masyarakat, perbaikan koordinasi lembaga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Abubakar, M. (2023). Minoritas Agama Di Sekolah Mayoritas (Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama Pada Sekolah Umum Di Provinsi Aceh, Bali Dan Sulawesi Utara). LPM Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. Jurnal Reformasi, 10 No, 1.
Arifin, M. Z., & Mutiari, Y. L. (2017). Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Thengkyang, 2(1), 1-15.
AFRILIANA, N., UMAR, U., & KHADAFIE, M. (2023). IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. GANEC SWARA, 17(4), 1563-1567.
Aji, A. B. (2018). Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Perbandingan Antara Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 13-24.
Fitriana, M. K. (2018). Peran Peraturan Daerah dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi. AL-Qisth Law Review, 1(2), 21.
Ilmi, N. (2019). Pemodelan 3D Struktur bawah permukaan gunung api agung provinsi bali menggunakan metode gaya berat.
Jahidin, H. J. (2019). Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Seluas-Luasnya. Law Review, 19(2), 203-221.
Kertiasih, N. W., Suwitra, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 436-442.
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).
Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Lex Administratum, 7(1).
Ningrum, B. P., & Soemitra, A. (2023). PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA MEDAN.
Praptomo, P. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Rodhiyuddin, M. (2014). Pengaruh Temuan Pemeriksaan Dan Karakter Pengawasan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
SURYATNI, N. K. A. (2019). ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI (Doctoral dissertation, Universitas Ngurah Rai).
Santoso, A. B. (2017). Eksistensi dan problematika calon independen dalam pemilukada ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 147-160.
Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 100-117.
Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. Jurnal Education and Development, 9(4), 178-185.
Swandewi, N. K. A., & Alit, D. M. (2019). Perpindahan Ibukota Provinsi Bali Dari Singaraja Ke Denpasar Tahun 1958-1960. Social Studies, 7(2), 10-28.
Utami, I. S., & Sudiarta, I. K. (2019). Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kertha Negara, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, 7.
Wirawa, I. K., & Sudiana, A. A. K. (2023). TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI BALI DALAM FUNGSI PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PANDEMI COVID-19. Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(02), 1142-1155.