Analisis Gerakan Sosial Indonesia Gelap dalam Kampanye Tolak RUU TNI Tahun 2025
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025 memicu reaksi publik yang kuat, terutama dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu respons signifikan datang dari gerakan sosial Indonesia Gelap, yang menggalang kampanye penolakan terhadap RUU tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika gerakan Indonesia Gelap sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap potensi perluasan peran militer ke ranah sipil. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mengurai strategi, narasi, serta pengaruh gerakan terhadap opini publik dan pembentukan tekanan politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia Gelap mampu menciptakan jaringan digital yang luas, memobilisasi opini melalui media sosial, serta memanfaatkan simbol-simbol perlawanan guna memperkuat identitas kolektif. Kampanye ini menjadi representasi penting dari resistensi sipil terhadap militerisme dalam negara demokrasi.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Afifi, I. (2022). Jurgen Habermas; Senjakala Modernitas. IRCiSoD.
Anjelina. C. D. & Adhi. I.S. (2025). Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah?page=all
Ardiyanto, E., & Melisa, R. (2025). Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025. Jurnal Heritage (e-ISSN 2442-7365), 13(01), 01-16.
Badrun, U. (2021). Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivis. Bumi Aksara.
CNNIndonesia. (2025). Daftar Kritik dan Penolakan Masyarakat Sipil untuk RUU TNI. CNNIndonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250320090430-32-1210936/daftar-kritik-dan-penolakan-masyarakat-sipil-untuk-ruu-tni
Effendy, M. (2025). Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI. UMMPress.
Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). Hak Asasi Manusia di Tengah Polarisasi Sosial. Star Digital Publishing.
Fachrudin, A. (2022). Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa.
Hasyim, N. M. (2022). MEDIA DAN KONSTRUKSI MASKULINITAS: Telaah Konstruksi Maskulinitas Calon Presiden pada Pemilu 2014 oleh Media Massa.
Hisyam, M. (Ed.). (2025). Krisis masa kini dan orde baru. Yayasan Obor Indonesia.
Imparsial. (2025). Koalisi Sipil Tolak Revisi UU TNI di DPR: Potensi Kembalikan Dwifungsi ABRI. Imparsial. Diakses 24 Juli 2025, dari https://imparsial.org/koalisi-sipil-tolak-revisi-uu-tni-di-dpr-potensi-kembalikan-dwifungsi-abri-copy/
Kartiko, A. (2025). Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019). USK Press.
Khamdan, M. (2021). Islam dan mobilisasi identitas dalam politik (studi kontestasi gerakan sosial pada pemilihan umum 2014-2019).
Kompas.tv. (2025). Mahasiswa UI Gugat UU TNI ke MK: Pembahasan Langgar Peraturan, Mencederai Hak Konstitusional Warga. Kompas.tv. Diakses 24 Juli 2025, dari https://www.kompas.tv/nasional/582510/mahasiswa-ui-gugat-uu-tni-ke-mk-pembahasan-langgar-peraturan-mencederai-hak-konstitusional-warga
Kusnandar, Alwi Rahman. (2025). Revisi UU TNI Tuai Penolakan, Ini yang Menjadi Kekhawatiran Publik!. umj.ac.id. Diakses 24 Juli 2025, dari https://umj.ac.id/just_info/revisi-uu-tni-tuai-penolakan-ini-yang-menjadi-kekhawatiran-publik/
Margono, S. A. (2024). Diagnosis Demokrasi: Menuju Indonesia Emas 2045. Gramedia Pustaka Utama.
Nasution, N. D. P., Naila, N., Siagian, S. F., & Dalimunthe, S. F. (2025). Analisis Wacana Kritis terhadap Tagline “Indonesia Gelap” dalam Berita Detik. com. MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), 200-211.
Prabowo, T. T. (2020). Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian. Zahir
Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 464-473.
Rahendra, Y. (2021). ANALISIS KEWENANGAN TNI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kewenangan Tni Dalam Mengatasi Aksi Terorisme) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Rochadi, A. S. (2020). Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Rasibook.
Saragih, R. P., & Ramadhan, W. (2025). Dinamika Labeling “Anak Abah” Sebagai Kritik Pemerintah Di Era Media Sosial. COMMTEMPORER: Jurnal Komunikasi Kontemporer, 2(01), 69-83.
Setyarahajoe, R. (2025). Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial. Jakad Media Publishing.
Sudarwati, E., & Indhiarti, T. R. (2023). Literasi Multimodal: Teori, Desain, dan Aplikasi. Universitas Brawijaya Press.
Susdarwono, E. T., SH, M. S., & Alma Wiranta, S. H. (2025). PEMIKIRAN DI SEKITAR REVISI UNDANG-UNDANG TNI. Goresan Pena.
Tarigan, R. S. (2024). Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. Ruang Karya Bersama.
Warjio, P. D. (2020). TATA KELOLA PARTAI: BAGAIMANA PARTAI POLITIK BEKERJA DALAM GELOMBANG DEMOKRASI?. Gerhana Publishing.
Wibowo, A. (2025). Hukum administrasi negara. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
Wiratraman, R. H. P. (2009). Akses untuk Keadilan: Problem HAM dan Pembaruan Hukum Indonesia. Globalisasi dan neoliberalisme: pengaruh dan dampaknya bagi demokratisasi Indonesia, 107.