PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Yuni Amanda
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Addina Sabyla Ahsanicka
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Yesi Elisabet Lubis
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor -
Lucky Priyantoro
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan, Putusan MK 87/PUU-XXI/2023
- Abstract
-
Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023. Sengketa tersebut memperlihatkan problematika tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi, yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah dasar hukum kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK tidak memutus sengketa secara formil karena KPK bukan lembaga yang dibentuk langsung oleh UUD 1945, namun MK tetap memberikan tafsir konstitusional mengenai kewenangan KPK, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas militer dan sipil. MK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika perkara ditangani sejak awal oleh KPK. Artikel ini juga membahas pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem presidensial, termasuk peran Presiden sebagai atasan struktural yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antar institusi.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yuni Amanda, Irwan Triadi , KETIKA SERAGAM DAN KEKUATAN MILITER JADI TAMENG: POTRET GELAP PELANGGARAN HAM OLEH OKNUM TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuni Amanda, Reva Fitri R, Chairunnisa Salsabila P, Calista Azarine Larissa, KETIMPANGAN HARGA DAN KUALITAS DALAM E-COMMERCE TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DAN PERAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS SHELLA SAUKIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rose Esperahanna Tiara Syarief, Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Azizzah Rizqina Hidayati, Lucky Priyantoro, Syafa Fattah Mohammad, Irwan Triadi, INTEGRASI HUKUM MILITER DAN HUKUM SIPIL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Aliya Lathifa Restu, Berliana Styoko Hayya, Dini Dwiandi, ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG DENZA ANTARA PT WORCAS DAN BYD DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dimas Kurnia Iqram, Nora Apriani, Biansly Ladiesya Tiorlane, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENERBANGAN DARI GANGGUAN BALON UDARA: ANALISIS HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB AIRNAV INDONESIA DI KABUPATEN WONOSOBO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aria Saputra, Aurel Meidina Zammara, Farrel Rajendra Suprobo, Ronaldindo Rifky Trihandoko, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ba'tita Rahma Safira Fauzana, Clara Cornelia Putri, Difiyan Rachel Ovisina, Nafi Rizka Ananda, Arfinto Dicky S, Natasya Damayanti, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DALAM SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahwa Rizkina Arabella, Tajul Arifin, PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT BUKHARI NOMOR 2416 DAN PASAL 10 UUPA NO. 5 TAHUN 1960 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Galuh Abdul Syahadat, OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ali Imran, PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazilla Zetira Mawar Dini, KEWENANGAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN ZAT-ZAT BERBAHAYA ATAU RACUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Voni Helen Sihotang, Wira Francisca, Gatut Hendro Tri Widodo, TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 295 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Chairunnisa Salsabila Putri, Chatrine Chatrine, INTERPRETASI KONVENSI 1891 DALAM SENGKETA PERBATASAN LAUT INDONESIA–MALAYSIA DI PULAU SEBATIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.