PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MAURITIUS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: PENEGAKAN HUKUM NEGARA PANTAI
- Authors
-
-
Tiara Indah An Nisa
Fakultas Hukum Universitas BengkuluAuthor -
Fatty Cantika Azzahra
Fakultas Hukum Universitas BengkuluAuthor -
Hafidza Zia
Fakultas Hukum Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Mauritius, Tumpahan Minyak, Pencemaran Lingkungan Laut, Penegakan Hukum Negara Pantai, Hukum Laut Internasional
- Abstract
-
Pada tahun 2020, terjadi tumpahan minyak dari kapal kargo "MV Wakashio" di Mauritius, yang menyebabkan krisis ekologi besar di negara tersebut. Sebagai negara pantai, Mauritius mempunyai kekuatan hukum dan tanggung jawab untuk menghentikan, meminimalkan dan mengawasi pencemaran lingkungan laut sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships, and Protocol of Signature. Artikel ini menganalisis tindakan penegakan hukum yang diambil Mauritius sebagai respons terhadap tumpahan minyak dan dampaknya terhadap hukum maritim internasional. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Mauritius telah menunjukkan komitmen dan tindakan komprehensif dalam memenuhi kewajiban negara pantainya, yang merupakan pelajaran berharga bagi negara-negara lain.
- References
-
DASAR HUKUM
Kitab International Maritime Organization. "International Convention for the Prevention of Pollution from Ships." London, 1973.
International Maritime Organization. "International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation." London, 1990.
International Maritime Organization. "International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage." London, 1992.
International Maritime Organization. "International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships." London, 1957.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
United Nations Development Programme, Indonesia. Laporan Penanganan Tumpahan Minyak di Indonesia. 2021.
ARTIKEL JURNAL
Balkin, Robert. "The International Maritime Organization and Maritime Security." Tulane Maritime Law Journal 30 (2006): 1.
Çiçek, K. "International Convention On Oil Pollution Preparedness, Response And Co-Operation (Oprc) 1990 And Its Applications Related With Oil Spill In Turkey." Oil Spill along the Turkish Straits 1972, no. 115,000 (2018): 381.
Dahdouh-Guebas, F., L. P. Jayatissa, D. Di Nitto, J. O. Bosire, D. L. Seen, and N. Koedam. "How Effective Were Mangroves as a Defence Against the Recent Tsunami?" Current Biology 15, no. 12 (2005): R443-R447.
Hung, Phan Van, Kwang-Soo Kim, and Moonjin Lee. “Cooperative Response to Marine Hazardous and Noxious Substances and Oil Spill Incidents in the ASEAN Region.” Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs 11, no. 1 (2019): 61–72. doi:10.1080/18366503.2018.1559524.
Mason, M. "Civil Liability for Oil Pollution Damage: Examining the Evolving Scope for Environmental Compensation in the International Regime." Marine Policy 27, no. 1 (2003): 1-12.
McGrath, C. "Key Concepts of the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth)." Environmental and Planning Law Journal 22, no. 1 (2005): 20-39.
Naidoo, Shalinee, and Ademola O. Olaniran. 2014. "Treated Wastewater Effluent as a Source of Microbial Pollution of Surface Water Resources" International Journal of Environmental Research and Public Health 11, no. 1: 249-270. https://doi.org/10.3390/ijerph110100249.
Persand, S. "A Practical Overview of Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea." Mauritius Oceanography Institute United Nations and the Nippon Foundation of Japan, 2005, 1-37.
Persand, S. "Research Initiatives in Mauritius." Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 363, no. 1826 (2005): 285-294.
Reinanda, L. D. "Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
Rowe, B. "Regional Response Planning (RRP) for Ship-Source Oil Spills in Canada: Assessing the Implementation Status of Recommendations and Integration into an RRP Framework." 2020.
https://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/80268.
Soesilo, T. E. B., C. T. Rezki, and I. Sulthonuddin. "Oil Spill Response Preparedness Model through Community Participation in Teluk Penyu Beach, Cilacap Regency." Journal of Environmental Science and Sustainable Development 2, no. 1 (2019): 1-14.
Wardhana, Dimas Surya. 2021. “PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TUMPAHAN MINYAK OLEH KAPAL MV WAKASHIO DI LEPAS PANTAI POINTE D’ESNY KEPULAUAN MAURITIUS
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”. Brawijaya Law Student Journal,July. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4328.
PROSIDING
SEPTIAN, Y. N., & NURTYAWAN, R. (2021). Deteksi Tumpahan Minyak Menggunakan Citra Sentinel-1 Studi Kasus: Perairan Republik Mauritius. Prosiding FTSP Series.
Zakirman, Z., R. K. Dewi, and M. A. L. Pambudi. "Efektivitas Pengawasan Stasiun Pemantauan dan Kinerja Kapal Bakamla Terhadap Keamanan dan Keselamatan Laut." In Proceeding of National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies, vol. 1, no. 1, 124-139. December 2022
- Downloads
- Published
- 2025-08-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gopin Pamungkas, Sela Monika, Devina Qhosani, Ema Septaria, M Ilham Adepio, PERLINDUNGAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN KERANGKA HUKUM LAUT NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yuandra Dipati Rahman, IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASI BAGI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Agung Rammando, Dwi Puteri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP IMIGRAN GELAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA : ANTARA SANKSI PIDANA DAN DEPORTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Delia Trianita, Sumayya Nadia Haq, Elsa Ilmiah, Desi Hafizah, ANALISIS YURIDIS TERHADAP BANGUNAN SEMI PERMANEN DI SEPANJANG PANTAI ZAKAT KOTA BENGKULU DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eka Cahya Diva Arta Mevia, Oktavia Trisna Fernanda, Ratna Malika Putri, Adilah Dian Isnaeni, Pinkan Ayu Candawati, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI KEPEGAWAIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bulan Putri Wijaya, TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PASAR TRADISIONAL: STUDI EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dwi Julica Sari, Lili Sintia, Ridho Kurniawan, Edra Satmaidi, Wulandari, Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raihan Eka Ferdiansyah, Ahmad Suryono, IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NO.49 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Vicky Fernando, Wefy Efticha Sary, Dwi Putri Lestarika, DAMPAK INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS DAN KETIDAKSIAPAN APARAT NASIONAL TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL ATAS KEJAHATAN GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aninda Emilia Helena, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI DALAM VISI INDONESIA 2045: PEMBANGUNAN BERKEANJUTAN ATAU ANCAMAN LINGKUNGAN? , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.