EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) STUDI PADA DESA KEMANGSEN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Lingkungan sehat merupakan kebutuhan setiap orang dan menetap dikawasan yang bebas dari kekumuhan adalah hak dari setiap orang. Negara perlu bertanggung jawab untuk memenuhi hal ini. Walaupun pada kenyataannya kawasan pemukiman kumuh merupakan masalah sosial berskala luas yang belum terselesaikan sampai saat ini. Pada tahun 2016 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendral Cipta Karya meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh atau yang lebih dikenal dengan Program KOTAKU untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Program KOTAKU bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh di Indonesia begitu juga di Kabupaten Sidoarjo termasuk kedalamnya dengan memberdayakan masyarakat dalam perbaikan program. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Kemangsen. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori evaluasi milik Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Kemangsen efektif dalam mengurangi kawasan kumuh .Program ini dinilai efisien dan responsif, meskipun masi ada kendala dalam pemerataan dan kecukupan tempat maupun aspek pelaksanaan program. Saran yang diberikan kepada pelaksana program adalah 1) Lebih merata lagi untuk pelaksanaannya 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan program.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.
Berner, E. (2007). Of slums and gated communities: Failure of formal and informal land markets in developing cities. Paper presented at the ISS/ Development and Change Symposium ‘Cities of Extremes’, The Hague, 15th – 16th October 2007.
Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. Journal of Public Policy and Management Review, 8(2), 88–105.
Devi, C. M., & Herawati, N. R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan (Di Desa Gambiran Dan Desa Mancilan Di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Jawa Timur Tahun 2014-2016). Journal of Politic and Government Studies, 6(3), 601–610.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Administrasi Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.
Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. Mediator: Jurnal Komunikasi, 11(1), 129–139.
Miles, M., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition 3). SAGE Publications.
Muta’ali, L., & Nugroho, A. R. (2019). Permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa: perkembangan program penanganan. UGM PRESS.
Prabawati, I., Rahaju., T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Unesa University Press.
Prayojana, T. W., Mardhatil, M., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak urbanisasi terhadap pemukiman kumuh (slum area). Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, 1(2), 60–69.