IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BANDUNG DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN USIA MUDA STUDI KASUS PROGRAM JOB FAIR TAHUN 2024
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Kota Bandung sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah angkatan kerja tinggi, menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka pengangguran usia muda. Data BPS tahun 2024 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung mencapai 7,40%, didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi usia 19-35 tahun. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung merespons masalah ini melalui berbagai program, seperti pelatihan vokasi, wirausaha, serta penyelenggaraan Job Fair. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program Job Fair 2024 Kota Bandung, khususnya dalam menjembatani pencari kerja muda dengan berbagai perusahaan. Job Fair yang diselenggarakan dua kali dalam setahun ini berhasil menjaring 17.000 pelamar dengan tingkat penyerapan kerja langsung sebesar 15-20%. Namun, tantangan seperti ketidaksesuaian kualifikasi, rendahnya partisipasi perusahaan besar, dan kurang optimalnya penyebaran informasi masih menjadi hambatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan strategi, pelaksanaan, serta dampak program terhadap pengurangan pengangguran. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan daerah berbasis data dan kebutuhan lokal.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
Ardian, R., Syahputra, M., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1(3), 190-198.
Arifuddin, A. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Penempatan Kerja terhadap Prestasi Karyawan melalui Kepuasan. Jurnal Mirai Management, 7(1), 340-351.
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota - Tabel Statistik. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html
Badan Pusat Statistik. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Kota Bandung Februari 2024. Bandung: BPS Kota Bandung. https://bandungkota.bps.go.id
Dye, Thomas R. (1978). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Fauzan, M. (2025, Maret 30). Warga Kota Bandung didominasi lulusan SMA/sederajat, simak update datanya. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/warga-kota-bandung-didominasi-lulusan-smasederajat-simak-update-datanya-Gj77M
HAW. Widjaja. (2005). Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
I. Nyoman S. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
Istianto, F. S. (2005). Otonomi Daerah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Jovanovic, B. (1979). Job Matching and the Theory of Turnover. Journal of Political Economy, 87(5), 972–990.
Kansil, C. (2004). Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.
Kurniawan, A., & Wahyuni, I. (2020). Analisis Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1), 55–64.
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.
Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyadi. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
Mustopadidjaja, A. R. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
Ramadhenty, W., Indarti, S., & Chairilsyah, D. (2019). Pengaruh Penempatan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen, 7(4), 438-452.
Saleh, S. (2010). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sastrohadiwiryo, S., & Syuhada, A. H. (2021). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sondang P. S. (2007). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Sorenson, A. B., & Kalleberg, A. L. (1989). “An Empirical Examination of the Match Between Job Requirements and Worker Skills.” American Sociological Review, 54(6), 944–959.
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan . Yogyakarta: Cv Andi
Thoha, M. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
William N. D. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Buku Kita.