PERAN QRIS DAN GPN SEBAGAI INSTRUMEN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM MENANGGAPI TEKANAN DAGANG AMERIKA SERIKAT

Abstract

The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) and the National Payment Gateway (GPN) represent key instruments in Indonesia's pursuit of digital sovereignty, particularly in response to trade pressures from the United States (US). The US views Indonesia’s domestic policies aimed at strengthening local payment systems through QRIS and GPN as barriers to digital trade, primarily due to restrictions on foreign ownership and requirements for partnerships with local entities. This research employs a qualitative descriptive approach and is analyzed using the frameworks of non-traditional security and international political economy. The findings demonstrate that QRIS and GPN policies enhance Indonesia’s digital economic resilience by reducing reliance on the US dollar, safeguarding control over strategic data, and limiting the dominance of foreign corporations within domestic financial infrastructure. Additionally, Indonesia promotes regional cooperation through the integration of cross-border payment systems within the ASEAN region and its involvement in multilateral initiatives such as Nexus. These strategies indicate that Indonesia is not only withstanding external pressures but is also actively constructing a collective resistance bloc to strengthen its position in the global financial system. Consequently, QR-based digital payment policies constitute a crucial component of efforts to preserve national digital sovereignty.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan instrumen kedaulatan digital Indonesia dalam merespons tekanan dagang dari Amerika Serikat (AS). Kebijakan domestik Indonesia dalam memperkuat sistem pembayaran lokal melalui QRIS dan GPN dinilai oleh AS sebagai hambatan perdagangan digital, terutama karena pembatasan kepemilikan asing dan kewajiban bermitra dengan entitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dianalisis melalui kerangka keamanan non-tradisional serta ekonomi politik internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan QRIS dan GPN secara langsung memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menjaga kendali atas data strategis, dan membatasi dominasi perusahaan asing dalam infrastruktur keuangan domestik. Selain itu, Indonesia juga mendorong kerja sama regional melalui integrasi sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN dan partisipasi dalam proyek multilateral, seperti Nexus. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan terhadap tekanan eksternal, tetapi juga membangun blok resistensi kolektif yang memperkuat posisi dalam sistem keuangan global. Dengan demikian, kebijakan pembayaran digital berbasis QR menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan digital nasional.