Money Politik dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Transaksional Politik di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review yang sistematis terhadap jurnal, buku, laporan survei, serta dokumen regulatif yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik uang masih terjadi secara masif, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, dan cenderung dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Faktor ekonomi yang rentan, rendahnya literasi politik, lemahnya penegakan hukum, dan budaya politik yang permisif merupakan faktor utama yang memperkuat praktik ini. Politik uang membentuk relasi klientelistik antara kandidat dan pemilih yang berorientasi pada pertukaran materi, sehingga mereduksi makna demokrasi menjadi sekadar transaksi jangka pendek. Akibatnya, kualitas kepemimpinan yang terpilih melalui proses Pilkada sering kali rendah dan berpotensi memperkuat praktik korupsi di tingkat lokal. Regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terbukti belum mampu menekan praktik politik uang karena keterbatasan pengawasan, kesulitan pembuktian, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pemberantasan politik uang memerlukan strategi multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga melalui pendidikan politik berbasis komunitas, penguatan partai politik, reformasi kelembagaan, serta pemanfaatan media digital untuk membangun kesadaran publik.