PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATUR TRANSAKSI DIGITAL DI ERA DIGITAL
Main Article Content
Abstract
Transformasi digital dalam sektor ekonomi telah menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum, termasuk hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi syariah dalam mengatur transaksi digital yang terus berkembang, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta literatur keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar yuridis yang cukup—seperti UU Perbankan Syariah, Peraturan OJK, dan berbagai fatwa—pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan belum adanya standarisasi transaksi syariah digital. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi masif, penguatan peran lembaga pengawas syariah, serta inovasi hukum berbasis ijtihad modern agar nilai-nilai syariah tetap relevan dan aplikatif dalam era digital.
Digital transformation in the economic sector has created new challenges for the legal system, including sharia economic law. This research aims to analyze the role of sharia economic law in regulating evolving digital transactions, focusing on sharia principles such as fairness, transparency, and the prohibition of usury. Using a qualitative method with a normative-juridical approach, data was collected through a literature study of national regulations, DSN-MUI fatwas, and Islamic literature. The results show that although there is sufficient juridical basis-such as the Sharia Banking Law, OJK Regulations, and various fatwas-the implementation still faces obstacles such as low public literacy, weak supervision, and the absence of standardization of digital sharia transactions. Therefore, massive education, strengthening the role of sharia supervisory institutions, and legal innovation based on modern ijtihad are needed so that sharia values remain relevant and applicable in the digital era.