Dilema Kepemimpinan Politik Perempuan Adat: Antara Tuntutan Hukum Adat dan Ruang Politik Modern

Abstract

Penelitian ini mengkaji dilema kepemimpinan politik perempuan adat di Indonesia, yang muncul akibat benturan antara tuntutan hukum adat dan ruang politik modern. Secara historis, masyarakat adat kerap membatasi peran publik perempuan, diperparah oleh sistem patriarki yang dominan dalam banyak struktur adat. Di sisi lain, ruang politik modern yang berlandaskan kesetaraan gender, seringkali gagal mengakomodasi kekhasan masyarakat adat, bahkan menciptakan tantangan baru seperti kekerasan politik dan marginalisasi struktural. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa perempuan adat menghadapi belenggu struktural dalam komunitasnya, seperti dominasi purusa di Bali yang membatasi akses ke pengambilan keputusan dan hak ekonomi. Dalam politik formal, mereka rentan terhadap kekerasan psikologis, ekonomi, struktural, seksual, dan digital. Celah dalam undang-undang, seperti UU Desa dan Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, juga melanggengkan ketidaksetaraan.