Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI: Studi Literatur Mengenai Peran Fraksi dan Kepentingan Politik
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengkaji dinamika pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan fokus pada peran sentral fraksi-fraksi politik dalam menentukan arah dan hasil akhir legislasi di Rapat Paripurna. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, laporan ini menganalisis bagaimana struktur kelembagaan DPR, teori koalisi politik, dan pengaruh kepentingan elite membentuk perilaku fraksi. Temuan utama menunjukkan bahwa Rapat Paripurna seringkali berfungsi sebagai forum seremonial untuk meratifikasi keputusan yang telah dicapai melalui negosiasi di balik layar. Fraksi tidak beroperasi secara monolitik, melainkan dalam tiga mode yang berbeda tergantung pada sifat isu dan kepentingan yang dipertaruhkan: (1) Disiplin Koalisi, di mana fraksi-fraksi pemerintah bersatu untuk mengamankan agenda kebijakan eksekutif yang strategis; (2) Kartel Politik, di mana fraksi pemerintah dan oposisi berkolusi untuk melindungi kepentingan kolektif elite politik dari ancaman eksternal; dan (3) Sinyal Ideologis, di mana fraksi menggunakan panggung Rapat Paripurna untuk memperkuat identitas partai dan menarik simpati konstituen, bahkan ketika hasil akhir legislasi sudah dapat diprediksi. Kesimpulannya, fraksi adalah unit analisis fundamental dalam politik legislatif Indonesia, dan keputusan di Rapat Paripurna lebih mencerminkan keseimbangan kekuatan antar-fraksi yang didorong oleh kepentingan pragmatis daripada deliberasi demokratis yang terbuka.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Administrator, A. (2014). Temuan dan catatan terhadap RUU perubahan UU MD3. Indonesian Parliamentary Center. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://ipc.or.id/temuan-dan-catatan-terhadap-ruu-perubahan-uu-md3/
ANTARA. (2019). Dua fraksi berikan catatan revisi UU KPK. ANTARA News. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://www.antaranews.com/berita/1066124/dua-fraksi-berikan-catatan-revisi-uu-kpk
CNN Indonesia. (2020). Pandangan akhir fraksi: Demokrat-PKS tolak RUU Ciptaker. CNN Indonesia. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005173354-32-554625/pandangan-akhir-fraksi-demokrat-pks-tolak-ruu-ciptaker
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. (2023). Tugas fraksi. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://dprk.bandaacehkota.go.id/tugas-fraksi/
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr1_2009_01.pdf
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/312758/Peraturan%20DPR%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf
Efriza. (2018). Koalisi dan pengelolaan koalisi, pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Politica: Jurnal Ilmu Politik, 9(1), 1-16. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1240/715
Holilah, H., & Khaq, M. Z. (2024). Implikasi koalisi partai pada proses pembentukan kebijakan di daerah (studi di Pilkada Bangkalan tahun 2018). JPW (Jurnal Politik Walisongo), 6(1), 29–48. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/download/17565/pdf/65393
Indonesia Corruption Watch. (2020). Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan upaya oligarki membajak kebijakan publik. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan%20ICW_UU%20Cipta%20Kerja_pdf.pdf
Kusnadi, D. (2015). Pengambilan keputusan dalam perilaku organisasi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15(2), 52-62. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://media.neliti.com/media/publications/225309-pengambilan-keputusan-dalam-perilaku-org-e9cee6dc.pdf
Lukman, A. (2020). Paripurna DPR sahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Demokrat walk out. KBR.id. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://kbr.id/articles/indeks/paripurna_dpr_sahkan_omnibus_law_ruu_cipta_kerja__demokrat_walk_out_
METRO TV. (2024). BREAKING NEWS - RAPAT PARIPURNA TERAKHIR DPR RI PERIODE 2019-2024 [Video]. YouTube. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://www.youtube.com/watch?v=Xo9ggVcSDtY
Partai Golongan Karya. (2020). Fraksi Golkar mendorong RUU Cipta Kerja segera selesai. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://www.partaigolkar.com/fraksi-golkar-mendorong-ruu-cipta-kerja-segera-selesai/
Pasolong, H. (2023). Teori pengambilan keputusan. Alfabeta. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/292/3/Untitled.pdf
Putra, A. (2019). Revisi UU KPK menyalahi prosedur hukum dan bisa digugat ke MK. PSHK. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://pshk.or.id/blog-id/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk/
Ramadhan, A., & Meiliana, D. (2019). Ini 26 poin dari UU KPK hasil revisi yang berisiko melemahkan KPK. KOMPAS.com. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all
Ramadhana, K., & Oktaryal, A. (2020). Proyeksi masa depan pemberantasan korupsi: Menelisik pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Indonesia Corruption Watch. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf
Republika.id. (2021). DPR dan pemerintah sepakat kebut lagi RKUHP. Republika.id. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://www.republika.id/posts/17392/dpr-dan-pemerintah-sepakat-kebut-lagi-rkuhp
Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/uu2-2018bt.pdf
Sapto Utomo, A. P. (2022). Mengenal alat kelengkapan DPR beserta tugas dan fungsinya. KOMPAS.com. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2022/10/23/05000021/mengenal-alat-kelengkapan-dpr-beserta-tugas-dan-fungsinya
Sari, H. P., & Rastika, I. (2019). Kaleidoskop 2019: Kontroversi RKUHP, demo mahasiswa, hingga penundaan pembahasan. KOMPAS.com. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/08431541/kaleidoskop-2019-kontroversi-rkuhp-demo-mahasiswa-hingga-penundaan?page=all
Sutan, A. J. (2022). Studi komparasi penggunaan social media dalam social movement: Kasus penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Indonesia) dan penolakan amandemen Undang-Undang Ekstradisi (Hongkong) [Tesis S2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. Repositori UMY. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://etd.umy.ac.id/44568/4/Bab%20I.pdf
Tim detikNews. (2022). RKUHP yang kontroversial akhirnya sah jadi undang-undang setelah 62 tahun. detik.com. Diakses pada 4 Agustus 2025, dari https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6446971/rkuhp-yang-kontroversial-akhirnya-sah-jadi-undang-undang-setelah-62-tahun
Wijaya, D., & Perdana, A. (2025). Pencalonan Pilkada Jakarta 2024: Dominasi koalisi besar partai politik dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 6(2), 160–181. https://doi.org/10.46874/h72ddc90